Saya mau mencari teman saya yang bernama Bambang Nurtejo.
Menurut kabar yang saya terima, dia bekerja di kantor PEMKAB Rembang.
Kalau memang benar demikian, tolong katakan padanya untuk menghubungi saya, lewat phone atau sms ke no hp saya (081901216653)
Terima kasih.

Kalau Rembang dalam mengadakan CPNS masih seperti kemarin mendingan gak usah diumumkan untuk umum. lebih bauk dilalang saja terang-terangan, mungkin cara itu lebih menguntungkan.

Bang/Lek/Dhe mohon lo jadi abdi masyarakat tolonglah masyarakatmu... jadilah pejabat yang ju2r..
pak polisi hajar saja para koruptor rembang terutama yang terlibat suap cpnsd kemarin.... Hidup Rakyat Rembang Yang Jujur..

7 Calon Kepala Daerah di Jateng Diduga Korup
Triono Wahyu Sudibyo - detikNews

Jakarta - 17 daerah di Jawa Tengah akan menggelar pemilihan kepala daerah. Namun 7 dari calon kepala daerah tersebut dinilai bermasalah. Ketujuhnya diduga terlibat korupsi.

"Soemarmo (mantan Sekda Kota Semarang) dilaporkan ke KPK 4 September 2008, karena diduga terlibat dalam gratifikasi proyek pembangunan Ruko Peterongan Plaza senilai Rp 74 juta," kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto di kantornya, Jl Lempongsari Timur Semarang, Sabtu (27/2/2010).

KP2KKN Jateng melansir ke-7 calon kepala daerah yang terindikasi korupsi itu. Ketujuhnya yakni Moch Salim
(cabup Rembang), Siti Nurmakesi (cabup Kendal), Soemarmo (calon walikota Semarang), Joko Widodo (calon walikota Solo), Rudy Hadiyatmo (calon Wawali), Budi Prasetya (calon walikota Magelang), dan Bambang Margono (cabup Sukoharjo).

Para calon berasal dari unsur kepala daerah, yakni walikota/bupati dan wakil walikota/wakil bupati, dan unsur birokrasi. Tahapan kasusnya mulai dari pelaporan masyarakat, penyelidikan penegak hukum, hingga telah divonis pengadilan.

Eko Haryanto mencontohkan seperti Moch Salim (mantan bupati
Rembang) diduga menyelewangkan dana APBD dalam penyertaan modal ke PT Rembang Bangkit Sejahtera senilai Rp 35 miliar. Saat ini, kasusnya masih diproses Polda Jateng.

Eko pun berharap masyarakat jeli menilai dan memilih calon kepala daerahnya. Kemungkinan besar jika calon bermasalah terpilih, mereka bakal memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi kasusnya atau menyelewengkan dana APBD.

Dengan majunya incumbent, lanjut Eko, potensi penggunaan dana publik dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam pemilu kepala daerah, juga tinggi.

"Kami berharap pemerintah pusat dan penyelenggara pemilu membuat standar agar dana APBD tak diselewengkan," pungkasnya.

(try/gus)

The implementation of a democratic government, can be evaluated in the process of implementation of government that respects the principle of legal certainty, transparency, participation, accountability, public interest, professionalism, equal rights, the balance of rights and obligations. fulfillment of economic activities, as well as education and health services are inadequate and other public services.

When these things is not met, would be very difficult for people to see the sincerity of the government in carrying out the activities of government service. The lack of clarity and the lack of decision-making process for example, makes people always covered by a variety of questions, whether it is true that their interests are always given priority by the government.

The existence of the state institutions (executive and legislative) results directly by the people's choice is expected to be seats of checks and balances (each control in the balance) between the providers of the country can run as expected. Thus the expectation of substantial democratic practice can be realized in practice replace the state administration of these procedural democracy means, each agency can perform its duties and functions as mandated by the Act and not a mere function of government "masturbation" or institutions enjoying himself..

HAMZAH FATONI & H.MOCH.SALIM Yth.
Semoga apa yang engkau katakan tentang pengadaan CPNS Tahun 2009 benar-benar tidak ada KKN, yang bukan berarti BEBAS KKN, kalau bebas KKN berarti malah menumbuhkembangkan KKN di Rembang. Semoga pernyataan yang kalian maksud adalah benar-benar tidak ada KKN seputar pengadaan CPNS 2009, namun jika pernyataan itu merupakan gengsi untuk lari dari tuduhan yang benar maka atas nama Tuhan yang menguasai alam semesta dan Dzat-Nya yang ada dalam Rohmu,semoga kalian segera diadili oleh pengadilan Tuhan atas tindakan itu. " Katakan yang benar atau tunggu pengadilan Tuhan dalam waktu tidak lama lagi setelah PEMILUKADA berakhir, ingat,,, ini bukan main-main.

Semoga web ini bisa menjebatani komunikasi antara warga dan pemerintah

SAYA DUKUNG SEPENUHNYA PENGUSUTAN KECURANGAN SELEKSI CPNS KAB.REMBANG. ...AGAR REMBANG LEBIH BANGKIT DAN MEMENUHI RASA KEADILAN. ...

MASYARAKAT REMBANG AKAN TERUS BERAKSI. Rabu, 24 Februari 2010 jam 09.00" - selesai akan diadakan lagi aksi demo besar-besaran di Gedung DPRD Rembang dan Kejaksaan Negeri Rembang. Aksi demo masyarakat rembang tentang kasus dugaan penyelewengan penerimaan CPNSD Kabupaten Rembang 2009 yang diikuti oleh beberapa elemen masyarakat, antara lain: LESPEM (Lembaga Study Pemberdayaan Masyarakat), Mahkota (Mahasiswa Luar Kota), KORREM (Komunitas Rakyat Rembang), Madani, GERRAK (Gerakan Rakyat Rembang Anti-Korupsi). Aksi ini menindak-lanjuti aksi demo sebelumnya.

Soebaghyo Plt Kepala BKD, Sekretaris BKD Akhsanudin dan sejumlah pelamar klhtnya diperiksa oleh Kejaksaan Negeri seputar seleksi CPNS..ayo kejaksaan... By teh way tgl 23 demo, ayo kita suksekan pembatalan cpnsd 2009